Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini hampir menginjak usia dua tahun. Sejak kali pertama diresmikan pada Januari 2025, program yang menjadi salah satu prioritas dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini tak pernah luput dari sorotan publik.
Banyak dinamika, positif maupun negatif, yang mewarnai berjalannya program MBG. Tapi, selayaknya program pemerintah pada umumnya, banyak upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas MBG, salah satunya melalui transformasi dan pembenahan tata kelola.Perbaikan tata kelola MBG utamanya menjadi tanggung jawab dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang memimpin dan mengorkestrasi berjalannya program MBG. Kepemimpinan BGN kini dinahkodai oleh Sudaryono. Dalam beberapa bulan saja, Sudaryono telah melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola MBG.
Salah satu langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan memfokuskan kembali sasaran penerima manfaat MBG. Pada Kamis (10/9), Sudaryono sebagai Kepala BGN mengumumkan pencoretan sebanyak 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat MBG. Hal itu dilakukan agar penerimaan MBG menjadi semakin tepat sasaran."Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat, adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, dan sekolah-sekolah yang sudah secara mandiri secara finansialnya tanpa bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS," ujar Sudaryono.Hingga kini, masih ada lebih dari 200 ribu satuan pendidikan yang belum menerima layanan MBG. Namun, Sudaryono menjelaskan bahwa terdapat kriteria sekolah-sekolah yang akan diprioritaskan oleh BGN menjadi penerima manfaat."Prioritas kami tentu saja sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T [Terdepan, Terluar, dan Tertinggal] serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali," ucap Sudaryono.
